Tindakan penyidikan terhadap anggota dprd dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis menteri dalam negeri bagi anggota dprd propinsi dan gubernur bagi anggota dprd kabupaten dan kota, kecuali. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara. In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Nomor 43 tahun 1999 lembaran negara tahun 1999 nomor 169. Uu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undangundang nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi wina.
Upah adalah hak pekerjaburuh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjaburuh yang ditetapkan dan. Pasal 28 1 setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau. Selain itu, anda juga dapat berlangganan layanan premium dari. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Direktorat jenderal perimbangan keuangan uu nomor 28. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat rpjmd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 lima tahun. Berikut ini adalah berkasuu nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam danatau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja peme rintah daerah yang selanjutnya disingkat rkpd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 satu tahun. Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal. Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundangundangan negara kita, diataranya dalam uu ri no. Undangundang republik indonesia uu nomor 42 tahun 1999 42 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003.
Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Umum pasal 28 undangundang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Undangundang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Undangundang republik indonesia 5 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bab i ketentuan umum 6 bab ii asas dan tujuan 8 bab iii perjanjian yang dilarang 9 bab iv kegiatan yang dilarang bab v posisi dominan 15 bab vi komisi pengawas persaingan usaha 17. Pasal 28 apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851. Kumpulan kitab undangundang republik indonesia mydock. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan adblock pada browser anda. Uu nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999. Direktori uu ri kumpulan undangundang dan peraturan di. Penjelasan pasal 124 undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 28 1 selain menerima zakat, baznas atau laz juga dapat menerima infak, sedekah, dan.
Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, danatau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Undangundang nomor 28 tahun 1999 penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 3 uu tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan. Umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, negara kesatuan republik.
Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Pasal 20, pasal 28 c ayat 1, dan pasal 33 undangundang dasar negara. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pembukaan preambule bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Anyone as referred to in articles 28, 29, 35 or 36 who purposely rejects to provide information or who provides incorrect information shall be sentenced to a minimum of 3 three years, to a maximum of. Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 9tiga tahun dan paling lama 12 dua belas tahun dan atau denda paling sedikit rp. Nomor 40 tahun 1999 tentang pers umum pasal 28 undangundang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
471 658 414 664 1440 82 128 795 1587 489 660 1456 258 1502 940 802 977 616 1052 276 576 678 1274 1639 1008 142 563 1448 1475 1692 992 220 181 629 1074 715 1490 1146 1204 3 114 410 1317